PALESTINA, wilayah di Timur Tengah yang kaya dengan sejarah dan konflik, pernah berada di bawah pengawasan Kerajaan Inggris selama beberapa dekade pada awal abad ke-20. Kebijakan dan janji yang dibuat Inggris saat itu memainkan peran penting dalam membentuk landasan konflik Israel-Palestina yang masih berlangsung hingga saat ini.
Apa Itu Mandat Britania untuk Palestina?
Pada akhir Perang Dunia I, wilayah Palestina yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Utsmaniyah diambil alih Inggris melalui apa yang dikenal sebagai 'Mandat Britania untuk Palestina' atau Mandat Palestina. Ini merupakan salah satu dari sejumlah mandat yang didirikan Liga Bangsa-Bangsa, organisasi internasional pendahulu PBB, dengan tujuan mengelola wilayah-wilayah eks-Ottoman hingga mereka siap untuk pemerintahan sendiri.
Meski tujuannya untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan mandiri, mandat ini sering mendapat kritik karena memihak kepentingan penjajah daripada masyarakat setempat (Quigley, "Palestine and Israel: A Challenge to Justice", 1990).
Baca juga: Aleksander Agung: Kehidupan Awal dan Latar Belakangnya
Dalam praktiknya, Mandat Palestina menghadapi tantangan besar, termasuk ketegangan antara populasi Yahudi dan Arab yang tinggal di wilayah tersebut. Kedatangan besar-besaran imigran Yahudi dari Eropa, yang mencari perlindungan dari diskriminasi dan penganiayaan, menambah kerumitan situasi.
Inggris yang berada di tengah-tengah konflik ini, berusaha memperoleh dukungan dari kedua pihak tetapi sering kali dituding memihak salah satu pihak (Smith, "Palestine and the Arab-Israeli Conflict", 2017).
Deklarasi Balfour dan Janji Pembentukan "Tanah Air Nasional bagi Yahudi"
Deklarasi Balfour merupakan sebuah surat yang ditulis pada 2 November 1917 oleh Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, kepada Lord Rothschild, seorang pemimpin komunitas Yahudi di Inggris. Dalam surat tersebut, Balfour menyatakan dukungan pemerintah Inggris untuk "pendirian tanah air nasional bagi orang Yahudi di Palestina" (Balfour, "The Balfour Declaration", 1917).
Baca juga: Mengenal Ciri-Ciri Simbolisme
Deklarasi ini tidak hanya mencerminkan pandangan pemerintah Inggris saat itu, tetapi juga menjadi dasar penting bagi komunitas Yahudi internasional dalam usahanya memperjuangkan hak-hak di Palestina.
Deklarasi Balfour memiliki dampak jangka panjang. Banyak pihak melihatnya sebagai janji resmi dari Inggris kepada komunitas Yahudi untuk mendukung pendirian negara Yahudi di Palestina.
Namun, kontroversi muncul karena Deklarasi Balfour juga menegaskan bahwa "tidak ada yang dilakukan yang dapat merugikan hak sipil dan agama masyarakat non-Yahudi yang ada di Palestina". Ini menjadi sumber ketegangan, karena banyak pihak merasa bahwa kebijakan Inggris tidak konsisten dengan janji ini (Gilbert, "Israel: A History", 1998).
Baca juga: Apa Itu Simbolisme: Definisi, Sejarah, dan Fungsinya
Ketika Mandat Palestina dibentuk, Deklarasi Balfour diadopsi ke dalam teksnya, memperkuat klaim Yahudi atas Palestina. Namun, kontradiksi antara janji untuk membentuk "tanah air nasional bagi Yahudi" dan perlindungan hak-hak penduduk non-Yahudi memicu ketegangan dan konflik selama masa pemerintahan Inggris di Palestina.
Pemberontakan Arab dan Yahudi melawan Pemerintahan Britania
Selama periode Mandat Palestina, Inggris menghadapi pemberontakan dari kedua kelompok utama di wilayah tersebut: Arab dan Yahudi. Pemberontakan kedua pihak itu muncul sebagai tanggapan terhadap kebijakan dan tindakan Inggris, dan keduanya memiliki dampak mendalam terhadap evolusi konflik Palestina.
Pemberontakan Arab pertama kali pecah tahun 1920-an, tetapi yang paling signifikan terjadi antara tahun 1936-1939, dikenal sebagai "Pemberontakan Arab Besar". Penyebab utama pemberontakan ini adalah ketidakpuasan atas kebijakan imigrasi Yahudi dan pembelian tanah oleh orang-orang Yahudi, yang dilihat oleh banyak orang Arab sebagai ancaman terhadap mayoritas Arab di Palestina.
Pemberontakan itu meliputi pemogokan, demonstrasi, dan tindakan kekerasan terhadap target-target Inggris dan Yahudi.
Sebagai tanggapan, Inggris mengerahkan tentara besar-besaran dan menerapkan hukuman kolektif terhadap komunitas Arab (Khalidi, "The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood", 2006).
Pada sisi lain, komunitas Yahudi juga memiliki ketegangan dengan pemerintahan Inggris, terutama pasca Perang Dunia II. Salah satu kelompok Yahudi, Haganah, awalnya bekerja sama dengan Inggris, tetapi kelompok lain seperti Irgun dan Lehi (dikenal juga sebagai Stern Gang) melancarkan serangkaian serangan terhadap target Inggris.
Tujuan utama mereka adalah menentang kebijakan Inggris yang membatasi imigrasi Yahudi ke Palestina, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan untuk perlindungan terhadap pengungsi Yahudi pasca Holocaust. Serangan-serangan ini, termasuk pengeboman Hotel King David di Yerusalem tahun 1946, mengejutkan dunia dan mempercepat keputusan Inggris meninggalkan Palestina (Bowen, "Six Days: How the 1967 War Shaped the Middle East", 2003).
Dengan demikian, meskipun Inggris hadir di Palestina dengan tujuan membantu pendirian pemerintahan yang mandiri, mereka sering kali terjebak di tengah-tengah konflik antara komunitas Arab dan Yahudi. Pemberontakan dari kedua pihak ini memperlihatkan kompleksitas dan intensitas konflik yang terus berlanjut bahkan setelah Inggris meninggalkan wilayah tersebut, hingga sekarang.
Referensi:
Quigley, John. "Palestine and Israel: A Challenge to Justice". Duke University Press, 1990.
Smith, Charles D. "Palestine and the Arab-Israeli Conflict". Palgrave Macmillan, 2017.
Balfour, Arthur. "The Balfour Declaration", 1917.
Gilbert, Martin. "Israel: A History". Doubleday, 1998.
Khalidi, Rashid. "The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood". Beacon Press, 2006.
Bowen, Jeremy. "Six Days: How the 1967 War Shaped the Middle East". St. Martin's Press, 2003.
