REVOLUSI dan diktator proletariat merupakan dua konsep kunci dalam pemahaman Marxisme mengenai perubahan sosial dan politik. Teori ini, yang diterangkan dengan jelas oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, menekankan pada kebutuhan untuk transformasi radikal dalam masyarakat demi mencapai keadilan sosial dan kesetaraan (Marx dan Engels, "Manifesto Komunis", 1848).
Kebutuhan untuk Revolusi Sosialis: Penggulingan Kaum Borjuis
Revolusi sosialis dilihat sebagai kebutuhan mendesak dalam teori Marxisme, karena dipandang sebagai solusi untuk mengatasi ketidakadilan dan eksploitasi yang melekat dalam sistem kapitalis. Sistem ini, seperti yang dinyatakan Marx, berlandaskan pada hubungan produksi yang tidak setara, di mana kaum borjuis atau kelas penguasa menguasai alat produksi dan dengan demikian memegang kendali untuk mengeksploitasi kelas pekerja atau proletariat (Marx, "Das Kapital", 1867).
Kaum proletar, meski merupakan mayoritas, terperangkap dalam siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka bekerja keras namun sebagian besar hasil kerja mereka dinikmati oleh kaum borjuis.
Baca juga: Aleksander Agung: Kehidupan Awal dan Latar Belakangnya
Marx menyatakan bahwa untuk memutus siklus ini, diperlukan revolusi yang akan menggulingkan kaum borjuis dan mendirikan sistem sosialis di mana alat produksi dikuasai oleh masyarakat secara keseluruhan.
Ketika berbicara tentang revolusi sosialis, tujuan utamanya adalah untuk menghapuskan struktur kelas dan menciptakan masyarakat yang tanpa kelas. Marx berpendapat bahwa selama sistem kapitalis dan struktur kelas masih berjalan, ketidakadilan akan terus berlangsung. Karena itu, perubahan bukan hanya sebatas pada pemerintahan, melainkan juga pada struktur masyarakat.
Konsep "diktator proletariat" muncul sebagai solusi untuk menjembatani transisi dari kapitalisme ke komunisme. Dalam fase ini, negara memegang peran penting untuk menekan sisa-sisa resistensi borjuis dan memandu masyarakat menuju struktur komunis. Tujuan akhir adalah menciptakan masyarakat tanpa negara dan tanpa kelas, dimana sumber daya didistribusikan secara merata (Marx dan Engels, "Manifesto Komunis", 1848).
Baca juga: Mengenal Ciri-Ciri Simbolisme
Peran Negara dalam Fase Transisi: Diktator Proletariat
Diktator proletariat adalah fase transisi kritis dalam teori Marxisme, di mana negara memainkan peran utama dalam membimbing masyarakat dari kapitalisme menuju komunisme. Selama periode ini, negara diharapkan beroperasi di bawah kontrol kelas pekerja, bekerja untuk menghapus sisa-sisa kapitalisme dan membangun dasar untuk masyarakat komunis.
Fase diktator proletariat diartikan sebagai dominasi politik oleh kelas pekerja. Ini tidak berarti bahwa satu individu atau kelompok kecil dari kelas pekerja akan mengendalikan negara, tetapi sebaliknya, kekuasaan harus ada di tangan kelas pekerja secara keseluruhan.
Marx dan Engels memandang ini sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan arah negara benar-benar mencerminkan kepentingan mayoritas dan bukan kepentingan segelintir elite.
Baca juga: Apa Itu Simbolisme: Definisi, Sejarah, dan Fungsinya
Salah satu tugas utama negara selama fase ini adalah menekan perlawanan dari kelas borjuis yang tersisa. Ini diperlukan karena, meskipun revolusi telah berhasil menggulingkan kekuasaan borjuis, akan selalu ada upaya untuk memulihkan status quo lama. Negara harus aktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi ancaman-ancaman ini untuk memastikan bahwa transisi ke komunisme bisa berjalan lancar (Marx, "Das Kapital", 1867).
Selain itu, negara juga memiliki tanggung jawab untuk membangun infrastruktur dan sistem yang diperlukan untuk masyarakat sosialis. Ini termasuk memastikan bahwa alat produksi berada di tangan masyarakat dan bahwa distribusi kekayaan dilakukan secara adil. Negara harus bekerja untuk menghapus ketidaksetaraan dan menciptakan kondisi di mana setiap individu memiliki akses yang setara ke sumber daya dan peluang.
Fase diktator proletariat bukanlah tujuan akhir dalam dirinya sendiri, melainkan langkah menuju masyarakat komunis, yang didefinisikan oleh absennya kelas dan negara. Marx memandang negara sebagai alat penindasan dan berpendapat bahwa untuk mencapai masyarakat yang benar-benar bebas dan setara, keberadaan negara harus dihapuskan.
Karena itu, begitu kondisi-kondisi untuk komunisme telah terpenuhi, peran negara akan berkurang dan akhirnya lenyap, meninggalkan masyarakat yang benar-benar demokratis dan egaliter.
Visi Komunisme: Masyarakat Tanpa Kelas
Komunisme, dalam pemahaman Marxisme, adalah tahap akhir dari evolusi sosial dan politik, di mana masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara menjadi realitas. Visi ini terdiri dari beberapa aspek penting yang bersama-sama menciptakan gambaran tentang bagaimana masyarakat ideal itu tampak menurut pandangan Marx dan Engels.
Inti dari masyarakat komunis adalah penghapusan total struktur kelas. Marx dan Engels berargumen bahwa konflik kelas adalah akar dari ketidakadilan sosial dan penindasan, dan oleh karena itu, penghapusan kelas adalah prasyarat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara.
Dalam masyarakat seperti ini, tidak ada lagi pembagian antara yang memiliki alat produksi dan yang bekerja pada mereka; semua orang memiliki akses yang sama dan bebas untuk berpartisipasi dalam produksi dan distribusi kekayaan.
Pengelolaan bersama dan demokratis atas sumber daya adalah pilar utama dalam visi komunisme. Ini berarti bahwa keputusan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa diambil oleh masyarakat secara keseluruhan, bukan oleh segelintir individu atau perusahaan. Hasilnya adalah distribusi kekayaan yang lebih adil dan akses yang merata terhadap sumber daya dan peluang.
Masyarakat komunis mempromosikan nilai-nilai solidaritas dan kerjasama. Alih-alih bersaing untuk sumber daya atau posisi sosial, individu bekerja bersama untuk kebaikan bersama. Ini menciptakan lingkungan di mana dukungan dan bantuan bersama adalah norma, dan motivasi egois digantikan oleh keinginan untuk berkontribusi pada kesejahteraan komunal.
Sejalan dengan penghapusan kelas, negara sebagai alat penindasan juga dihapuskan dalam masyarakat komunis. Marx dan Engels berpendapat bahwa negara ada untuk melindungi kepentingan kelas penguasa, dan oleh karena itu, tidak lagi diperlukan dalam masyarakat tanpa kelas. Tanpa keberadaan negara, masyarakat mampu mengatur dirinya sendiri melalui proses demokratis dan partisipatif.
Salah satu tujuan utama dari masyarakat komunis adalah pembebasan individu. Dalam sistem ini, individu bebas dari penindasan ekonomi dan sosial, memungkinkan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Kreativitas dan ekspresi diri dihargai dan didukung, memberi ruang untuk inovasi dan perkembangan pribadi yang berkelanjutan.
Kesimpulan
Revolusi dan diktator proletariat adalah konsep-konsep inti dalam pemikiran Marxisme yang menunjukkan jalan menuju perubahan sosial dan politik untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan setara. Revolusi sosialis memandang penggulingan kaum borjuis sebagai langkah penting untuk mengakhiri eksploitasi dan ketidaksetaraan yang ada dalam sistem kapitalis.
Diktator proletariat, sebagai fase transisi, memfokuskan pada peran negara yang dikuasai oleh proletariat untuk menekan sisa-sisa borjuis dan membangun fondasi sosialisme.
Namun, tujuan akhir Marxisme adalah komunisme - sebuah masyarakat tanpa kelas, di mana sumber daya dikelola secara kolektif, individu bebas dari penindasan, dan negara sebagai alat penindasan tidak lagi diperlukan.
Meskipun pandangan ini telah menjadi subjek perdebatan selama lebih dari satu abad, visi Marx tentang masyarakat yang adil tetap menjadi inspirasi bagi banyak gerakan sosial dan politik di seluruh dunia.
