OLIGARKI, istilah yang seringkali muncul dalam pembahasan politik dan sosial, merujuk pada sebuah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dikuasai oleh segelintir individu atau kelompok elite. Tetapi bagaimana asal-usul sistem ini, dan bagaimana ia berkembang dalam berbagai peradaban?
Asal-usul Oligarki dalam Sejarah Manusia
Oligarki berasal dari kata Yunani "oligos" yang berarti "sedikit" dan "archein" yang berarti "memimpin".
Di zaman kuno, oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang lazim ditemui. Di Yunani Kuno, misalnya, beberapa kota-negara seperti Sparta diperintah oleh sekelompok elite kecil. Tujuannya adalah untuk memastikan kebijakan yang dibuat mendukung kepentingan kelas atas dan militer.
Baca juga: Aleksander Agung: Kehidupan Awal dan Latar Belakangnya
Meskipun masyarakat demokratis Athena sering mendapat sorotan, bentuk oligarki telah ada jauh sebelum Athena berkembang (Plato, "Republik", 380 SM).
Oligarki tidak hanya terbatas pada Yunani Kuno. Dalam banyak peradaban kuno, kelompok elite memiliki kecenderungan untuk mengambil alih kekuasaan, terutama di masa-masa ketika stabilitas politik menjadi suatu kebutuhan.
Mesir Kuno, dengan sistem feodalnya, juga memiliki bentuk oligarki, di mana tanah dan sumber daya dikuasai oleh para imam dan bangsawan (Baines & Malek, "Atlas Sejarah Mesir Kuno", 1980).
Baca juga: Mengenal Ciri-Ciri Simbolisme
Studi Kasus dari Berbagai Peradaban yang Mengalami Oligarki
Republik Romawi
Pada awalnya, Republik Romawi memiliki sistem pemerintahan yang seimbang. Namun, dengan meningkatnya kekayaan dan pengaruh, kelompok senatorial, yang terdiri dari keluarga-keluarga aristokrat, mulai mendominasi pemerintahan.
Mereka memonopoli kekuasaan dan aset, yang pada akhirnya memicu konflik sosial dan berkontribusi pada kejatuhan Republik Romawi (Goldsworthy, "Caesar: Life of a Colossus", 2006).
Baca juga: Apa Itu Simbolisme: Definisi, Sejarah, dan Fungsinya
Venesia pada Abad Pertengahan
Salah satu republik maritim Italia yang paling sukses, Venesia, juga dikuasai oleh oligarki. Meski disebut republik, kekuasaan sesungguhnya berada di tangan Dewan Besar, yang anggotanya berasal dari keluarga-keluarga bangsawan Venesia terpilih (Norwich, "Sejarah Venesia", 1982).
Rusia Pasca-Soviet
Pasca runtuhnya Uni Soviet, Rusia mengalami transisi cepat dari ekonomi terencana ke kapitalisme pasar. Ini memunculkan sekelompok oligark baru yang memperoleh kekayaan besar dari privatisasi aset negara. Mereka memiliki pengaruh besar terhadap pemerintah, ekonomi, dan media (Dawisha, "Kleptocracy in Russia: History and Analysis", 2014).
Amerika Latin pada Abad 20
Selama sebagian besar abad ke-20, banyak negara di Amerika Latin dikuasai oleh oligarki yang mempertahankan kekuasaan melalui kombinasi kekuatan militer, kekayaan ekonomi, dan kontrol atas media.
Argentina adalah contoh nyata, di mana kelompok keluarga kaya, seperti keluarga Menem, memiliki kekuatan besar dalam politik dan ekonomi negara selama beberapa dekade. Oligarki ini sering kali mempertahankan kekuasaan mereka dengan dukungan militer dan melalui tindakan represif terhadap oposisi (Skidmore & Smith, "Modern Latin America", 2005).
Afrika Selatan selama Apartheid
Walaupun biasanya dikaitkan dengan segregasi ras, Apartheid di Afrika Selatan juga bisa dilihat sebagai bentuk oligarki. Kekuasaan dan kekayaan terkonsentrasi di tangan minoritas kulit putih, yang mengontrol perekonomian dan pemerintahan negara.
Pemerintah Apartheid menggunakan kekuatan militer dan kebijakan diskriminatif untuk mempertahankan kekuasaan minoritas ini atas mayoritas penduduk kulit hitam dan berkulit berwarna (Mandela, "Long Walk to Freedom", 1994).
Penutup
Oligarki telah ada sepanjang sejarah dan muncul dalam berbagai bentuk. Meskipun mungkin memiliki manfaat dalam hal stabilitas, oligarki sering kali mengorbankan kepentingan rakyat biasa untuk keuntungan segelintir elite.
Peradaban modern juga tidak kebal terhadap pengaruh oligarki. Dalam banyak kasus, oligarki modern menggunakan kombinasi kekuatan politik, ekonomi, dan militer untuk mempertahankan dominasi mereka, sering kali dengan mengorbankan hak dan kepentingan rakyat biasa.
