OLIGARKI bukanlah fenomena baru di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, banyak lahir kelompok-kelompok elite yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar atas kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi.
Setelah merdeka, periode pemerintahan Soekarno dikenal dengan dominasi politik yang cenderung otoriter. Namun, oligarki semakin kuat pada masa pemerintahan Soeharto dengan lahirnya kelompok bisnis yang kuat dan terintegrasi dengan kekuasaan politik. Konsep "KKN" (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang populer pada era reformasi adalah gambaran dari fenomena oligarki tersebut (Budiman, "Struggle for Democracy", 1996).
Saat reformasi 1998, harapan masyarakat besar terhadap berakhirnya oligarki. Namun, oligarki di Indonesia bertransformasi.
Baca juga: Aleksander Agung: Kehidupan Awal dan Latar Belakangnya
Banyak oligark yang berasal dari era Orde Baru beralih ke dunia bisnis dan politik dengan cara yang lebih tersembunyi, namun tetap memiliki pengaruh besar (Robison & Hadiz, "Reorganising Power in Indonesia", 2004).
Karakteristik Oligarki di Indonesia
Apa yang membuat oligarki di Indonesia unik? Salah satu karakteristik utama adalah perpaduan kekuasaan politik dan ekonomi. Banyak oligark memiliki kepentingan bisnis yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah. Hal ini sering memengaruhi kebijakan publik demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Selain itu, oligarki di Indonesia cenderung memiliki hubungan erat dengan institusi militer dan kepolisian. Pada masa Orde Baru, banyak perusahaan milik oligark yang mendapatkan kontrak-kontrak pemerintah karena hubungan baik dengan militer (Crouch, "The Army and Politics in Indonesia", 1988).
Baca juga: Mengenal Ciri-Ciri Simbolisme
Kekuatan media juga menjadi alat yang digunakan oleh oligark untuk mengontrol opini publik. Banyak stasiun televisi, radio, dan media cetak yang dimiliki atau dikontrol oleh oligark untuk memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan atau isu-isu tertentu.
Dampak Oligarki bagi Indonesia
Dampak oligarki bagi Indonesia cukup signifikan. Dalam aspek ekonomi, oligarki dapat menghambat persaingan sehat. Perusahaan-perusahaan milik oligark sering mendapatkan keistimewaan dalam bentuk insentif pajak, akses ke sumber daya, atau kontrak-kontrak pemerintah.
Dari sisi politik, oligarki menghambat demokratisasi. Kepentingan oligark seringkali mendominasi agenda politik dan menghambat lahirnya kebijakan yang pro-rakyat. Hal ini dapat memengaruhi kualitas demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia.
Baca juga: Apa Itu Simbolisme: Definisi, Sejarah, dan Fungsinya
Selain itu, oligarki juga memengaruhi kualitas pendidikan dan kesejahteraan sosial. Banyak kebijakan yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat malah digunakan untuk memperkaya oligark dan kelompoknya.
