DEMOKRASI yang berasal dari kata Yunani 'demos' berarti rakyat dan 'kratos' berarti kekuasaan, adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Konsep ini telah diterima luas di seluruh dunia karena manfaat-manfaat positif yang ditawarkannya.
Dalam artikel ini, kita akan membahas tiga aspek utama dari manfaat demokrasi, yaitu stabilitas politik, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pengakuan hak asasi manusia.
Stabilitas Politik
Stabilitas politik adalah salah satu manfaat utama dari demokrasi. Di negara-negara demokratis, transisi kekuasaan seringkali berlangsung tanpa kekerasan atau ketegangan berarti.
Baca juga: Aleksander Agung: Kehidupan Awal dan Latar Belakangnya
Pemilihan umum yang diadakan secara berkala memastikan bahwa kekuasaan dipindahkan dari satu kelompok atau individu ke kelompok atau individu lainnya dengan cara yang damai. Ini memberikan rasa kepastian dan ketenangan bagi rakyat dan pemangku kepentingan lainnya (Robert Dahl, Democracy and Its Critics, 1989, hlm. 50).
Dalam sistem demokrasi, kebijakan publik dibuat melalui diskusi dan negosiasi antara berbagai pihak yang berbeda. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan keinginan dan kebutuhan dari sebagian besar masyarakat, dan tidak hanya dari kelompok tertentu.
Selain itu, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih stabil dan konsisten, karena didukung oleh konsensus yang luas (Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation, 1999, hlm. 65).
Baca juga: Mengenal Ciri-Ciri Simbolisme
Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Demokrasi juga berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Pemerintah demokratis, yang diakui sebagai perwakilan rakyat, memiliki insentif lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.
Akuntabilitas kepada pemilih menyebabkan pembuatan kebijakan yang fokus pada kesejahteraan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Amartya Sen, Development as Freedom, 1999, hlm. 152).
Lebih lanjut, dalam demokrasi, hak-hak asasi manusia seringkali lebih dihormati. Kebebasan berekspresi, berkumpul, dan beragama, misalnya, biasanya lebih terjamin di negara-negara demokratis. Kebebasan ini memungkinkan individu untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, mencari peluang, dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
Baca juga: Apa Itu Simbolisme: Definisi, Sejarah, dan Fungsinya
Pada akhirnya, ini memajukan kesejahteraan sosial secara keseluruhan (Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, What Democracy Is... and Is Not, 1991, hlm. 76).
Pengakuan Hak Asasi Manusia
Salah satu ciri khas dari demokrasi adalah penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam demokrasi, HAM tidak hanya diakui tetapi juga dilindungi oleh undang-undang dan kebijakan negara.
Pemerintah demokratis biasanya memiliki mekanisme untuk menjamin bahwa hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak untuk hidup terlindungi (Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, 2013, hlm. 82).
Demokrasi juga memastikan adanya sistem checks and balances atau sistem penyeimbangan dan pengawasan, yang memungkinkan adanya pengawasan publik atas tindakan pemerintah. Hal ini mengurangi kemungkinan pelanggaran HAM oleh pihak pemerintah.
Selain itu, adanya kebebasan pers dan kebebasan untuk mendirikan organisasi masyarakat sipil memungkinkan pengawasan eksternal terhadap tindakan pemerintah dan promosi hak asasi manusia (David Beetham, Democracy and Human Rights, 2004, hlm. 45).
Adanya ruang bagi partisipasi publik dalam demokrasi memastikan bahwa suara masyarakat didengar. Hal ini membantu dalam pembuatan kebijakan yang reflektif terhadap hak dan kebutuhan individu.
Dengan demikian, demokrasi memfasilitasi promosi dan perlindungan HAM, menjadikannya salah satu pilar penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadilan (Thomas Risse, Stephen C. Ropp, dan Kathryn Sikkink, The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change, 1999, hlm. 60).
Kesimpulan
Demokrasi, sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang mengedepankan kepentingan rakyat, membawa sejumlah manfaat penting yang berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih stabil, sejahtera, dan adil.
Manfaat tersebut meliputi stabilitas politik, yang memastikan transisi kekuasaan berlangsung damai dan kebijakan publik yang dibuat mencerminkan keinginan mayoritas; peningkatan kesejahteraan sosial, dengan kebijakan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat; serta pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, di mana kebebasan individu dihargai dan dijaga.
Keseluruhan manfaat itu menegaskan pentingnya demokrasi dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis, inklusif, dan progresif. Sebagai pilar utama dalam pembangunan masyarakat, demokrasi harus terus dipelihara dan ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.
